KOMISI III DPR RI meminta kepada Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Kalimantan Barat untuk membuka ruang lebar buat warga lokal dalam proses rekrutmen pegawai. “Kemenkumham Kalbar harus memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah untuk tampil juga. Ini penting,” kata anggota Komisi III Nudirman Munir saat kegiatan dengar pendapat di Kantor Kemenkumham Kalbar, Kamis (19/4).
Menurut dia, adanya putra daerah dapat mengecilkan peluang terjadinya konflik sosial. “Penduduk asli mestinya juga ada. Karena kalau tidak akan menimbulkan kecemburuan sehingga ujung-ujungnya bisa menimbulkan konflik sosial,” tandas Nudirman. Sementara anggota DPR yang lain, Martin Hutabarat membandingkan perbatasan Entikong Kalbar dengan Tebedu Serawak.
Dia menilai komplek pos imigrasi di Entikong sangat jauh dari ideal. “Kalau kita lihat di sebelah (Tebedu) tempatnya lebih bagus dan rapi. Kalau bisa kita harus merapikan dan mendisiplinkan imigrasi di sana, karena merupakan kunci lintas batas antarnegara,” ucap dia. Catur Sapto Edi menyinggung soal peredaran narkoba di lingkungan Kemenkumham Kalbar. Dia mendapat informasi dari wartawan bahwa ada tahanan Rutan Pontianak dari Malaysia, Mr Law yang mampu mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara dan bekerjasama dengan petugas rutan. “Ini membuat kami prihatin,” ujar dia. Catur berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi mengingat narkoba dapat menghancurkan generasi bangsa.
PLT Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Juliasman Purba mengatakan pihaknya sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan tes urine mendadak Februari lalu. “Dari 16 orang yang kita curigai terderteksi ada 8 orang yang menggunakan Narkoba sekarang satu sedang bersama dengan Mr Law ditangani BNN di Jakarta,” katanya.
Namun kata dia, tes urine yang dilakukan tersebut belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena biaya yang terbatas. “Untuk mengetes satu orang biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp150 ribu. Tentu butuh biaya besar untuk mengetes seluruh pegawai di Kemenkumham Kalbar,” imbuh Juliasman. Sementara itu, para anggota Komisi III mengatakan akan mengupayakan anggaran yang lebih besar buat Kemenkumham Kalbar agar kinerjanya lebih optimal. “Pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan beberapa waktu le depan kami akan menyampaikan persoalan di sini,” sebut Catur.
Salah satu yang cukup mendesak menurutnya adalah anggaran untuk pembangunan Lapas Khusus Narkoba di Wajok, Kabupaten Pontianak. “Kami yakin pada tahun anggaran 2013 sudah mulai bisa dibangun, karena tanahnya kan sudah ada, tinggal membuat bangunannya saja,” pungkas Catur. (ref : PontianakPost)
Menurut dia, adanya putra daerah dapat mengecilkan peluang terjadinya konflik sosial. “Penduduk asli mestinya juga ada. Karena kalau tidak akan menimbulkan kecemburuan sehingga ujung-ujungnya bisa menimbulkan konflik sosial,” tandas Nudirman. Sementara anggota DPR yang lain, Martin Hutabarat membandingkan perbatasan Entikong Kalbar dengan Tebedu Serawak.
Dia menilai komplek pos imigrasi di Entikong sangat jauh dari ideal. “Kalau kita lihat di sebelah (Tebedu) tempatnya lebih bagus dan rapi. Kalau bisa kita harus merapikan dan mendisiplinkan imigrasi di sana, karena merupakan kunci lintas batas antarnegara,” ucap dia. Catur Sapto Edi menyinggung soal peredaran narkoba di lingkungan Kemenkumham Kalbar. Dia mendapat informasi dari wartawan bahwa ada tahanan Rutan Pontianak dari Malaysia, Mr Law yang mampu mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara dan bekerjasama dengan petugas rutan. “Ini membuat kami prihatin,” ujar dia. Catur berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi mengingat narkoba dapat menghancurkan generasi bangsa.
PLT Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Juliasman Purba mengatakan pihaknya sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan tes urine mendadak Februari lalu. “Dari 16 orang yang kita curigai terderteksi ada 8 orang yang menggunakan Narkoba sekarang satu sedang bersama dengan Mr Law ditangani BNN di Jakarta,” katanya.
Namun kata dia, tes urine yang dilakukan tersebut belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena biaya yang terbatas. “Untuk mengetes satu orang biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp150 ribu. Tentu butuh biaya besar untuk mengetes seluruh pegawai di Kemenkumham Kalbar,” imbuh Juliasman. Sementara itu, para anggota Komisi III mengatakan akan mengupayakan anggaran yang lebih besar buat Kemenkumham Kalbar agar kinerjanya lebih optimal. “Pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan beberapa waktu le depan kami akan menyampaikan persoalan di sini,” sebut Catur.
Salah satu yang cukup mendesak menurutnya adalah anggaran untuk pembangunan Lapas Khusus Narkoba di Wajok, Kabupaten Pontianak. “Kami yakin pada tahun anggaran 2013 sudah mulai bisa dibangun, karena tanahnya kan sudah ada, tinggal membuat bangunannya saja,” pungkas Catur. (ref : PontianakPost)
