Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 diperkirakan bakal makin ketat. Dalam persiapan pengangkatan CPNS kali ini, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) berupaya menimalisir kecurangan-kecurangan yang kerap terjadi.
Karena itu, pemerintah pusat mengundurkan deadline pengumpulan data CPNS baik dari tenaga honorer Kategori I (KI) maupun pelamar umum, dari akhir Maret menjadi akhir April.
"Banyak sekali pengaduan masyarakat terkait tenaga honorer KI. Di daerah banyak sekali justru merasa diangkat malah tidak diangkat, tidak seharusnya diangkat malah diangkat, jadi Kemenpan masih menunggu," jelas Wakil Menteri PAN dan) Eko Prasodjo ditemui di sela-sela seminar Perspektif Global dan Gerakan Naional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Hotel Sari Pan Pacific, kemarin (18/4).
Eko menyebutkan beberapa daerah yang paling tinggi jumlah aduannya antara lain Bima, Jeneponto, Minahasa, Dumai dan beberapa daerah lainnya. Pihaknya pun
"Daerah yang teridentifikasi ada pengaduan masyarakat akan di cek ulang, diklarifikasi dulu." Karena itu, Eko menyatakan, kemungkinan jumlah tenaga honorer K1 yang lolos publikasi, bisa berkurang akibat banyaknya pengaduan masyarakat.
"Jumlah honorer yang lolos tidak akan banyak. Karena itu tim kita akan turun ke daerah-daerah untuk mengecek langsung. Sebab, banyak juga daerah yang tidak memasukkan laporan pengaduan," ujarnya.
Dia melanjutkan, pekan depan tim pusat akan mengecek seluruh publikasi honorer KI yang dilakukan pemda. Langkah tersebut sebagai antisipasi jika Badan Kepegawaian Daerah(BKD) sengaja tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat ke pusat. "Kami tetap aktif mengecek ke lapangan," katanya.
Sementara itu, CPNS 2012 dari pelamar umum, Eko menuturkan juga akan diseleksi dengan ketat. Seperti diketahui, pemerintah berencana merekrut tenaga pendidik, tenaga medis dan tenaga mendesak atau tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Setelah pihaknya menvalidasi jumlah pelamar umum, mereka akan mengikuti ujian CPNS. "Seperti UMPTN,"ujarnya.
Untuk menghindari adanya kecurangan dalam ujian CPNS, lanjut dia, pelaksanaan seleksi melibatkan 10 Perguruan Tinggi. Pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selain itu, pihaknya mengupayakan ujian dan pengumuman kelulusan akan dilakukan pada hari yang sama.
"Kita atur supaya selesai ujian, langsung keluar hasilnya. Jadi tidak menunggu sampai dua atau tiga hari. Sehingga tidak ada celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bermain," katanya.
Seperti tenaga honorer KI, Eko juga belum bisa memastikan jumlah pelamar umum. Dia menambahkan angka kuota CPNS 2012 dari pelamar umum tergantung dari jumlah honorer KI yang lolos publikasi. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menunggu pelaporan dari BKD dan BKN untuk menetapkan honorer KI yang lolos masa publikasi. "Kami belum bisa menentukan berapa prosentase pelamar umum. Kita masih menunggu data honorer KI-nya," kata Eko.
Tahun ini, pemerintah berencana mengalokasikan kuota CPNS sebanyak 134 ribu yang terdiri dari honorer dan pelamar umum untuk kategori yang dikecualikan dalam moratorium CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 38 ribu untuk kursi CPNS di pusat dan 96 ribu kursi untuk daerah. Sedangkan untuk honorer KI yang dipublikasikan sebanyak 72 ribu. (ref : JPNN)
Karena itu, pemerintah pusat mengundurkan deadline pengumpulan data CPNS baik dari tenaga honorer Kategori I (KI) maupun pelamar umum, dari akhir Maret menjadi akhir April.
"Banyak sekali pengaduan masyarakat terkait tenaga honorer KI. Di daerah banyak sekali justru merasa diangkat malah tidak diangkat, tidak seharusnya diangkat malah diangkat, jadi Kemenpan masih menunggu," jelas Wakil Menteri PAN dan) Eko Prasodjo ditemui di sela-sela seminar Perspektif Global dan Gerakan Naional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Hotel Sari Pan Pacific, kemarin (18/4).
Eko menyebutkan beberapa daerah yang paling tinggi jumlah aduannya antara lain Bima, Jeneponto, Minahasa, Dumai dan beberapa daerah lainnya. Pihaknya pun
"Daerah yang teridentifikasi ada pengaduan masyarakat akan di cek ulang, diklarifikasi dulu." Karena itu, Eko menyatakan, kemungkinan jumlah tenaga honorer K1 yang lolos publikasi, bisa berkurang akibat banyaknya pengaduan masyarakat.
"Jumlah honorer yang lolos tidak akan banyak. Karena itu tim kita akan turun ke daerah-daerah untuk mengecek langsung. Sebab, banyak juga daerah yang tidak memasukkan laporan pengaduan," ujarnya.
Dia melanjutkan, pekan depan tim pusat akan mengecek seluruh publikasi honorer KI yang dilakukan pemda. Langkah tersebut sebagai antisipasi jika Badan Kepegawaian Daerah(BKD) sengaja tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat ke pusat. "Kami tetap aktif mengecek ke lapangan," katanya.
Sementara itu, CPNS 2012 dari pelamar umum, Eko menuturkan juga akan diseleksi dengan ketat. Seperti diketahui, pemerintah berencana merekrut tenaga pendidik, tenaga medis dan tenaga mendesak atau tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Setelah pihaknya menvalidasi jumlah pelamar umum, mereka akan mengikuti ujian CPNS. "Seperti UMPTN,"ujarnya.
Untuk menghindari adanya kecurangan dalam ujian CPNS, lanjut dia, pelaksanaan seleksi melibatkan 10 Perguruan Tinggi. Pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selain itu, pihaknya mengupayakan ujian dan pengumuman kelulusan akan dilakukan pada hari yang sama.
"Kita atur supaya selesai ujian, langsung keluar hasilnya. Jadi tidak menunggu sampai dua atau tiga hari. Sehingga tidak ada celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bermain," katanya.
Seperti tenaga honorer KI, Eko juga belum bisa memastikan jumlah pelamar umum. Dia menambahkan angka kuota CPNS 2012 dari pelamar umum tergantung dari jumlah honorer KI yang lolos publikasi. Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menunggu pelaporan dari BKD dan BKN untuk menetapkan honorer KI yang lolos masa publikasi. "Kami belum bisa menentukan berapa prosentase pelamar umum. Kita masih menunggu data honorer KI-nya," kata Eko.
Tahun ini, pemerintah berencana mengalokasikan kuota CPNS sebanyak 134 ribu yang terdiri dari honorer dan pelamar umum untuk kategori yang dikecualikan dalam moratorium CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 38 ribu untuk kursi CPNS di pusat dan 96 ribu kursi untuk daerah. Sedangkan untuk honorer KI yang dipublikasikan sebanyak 72 ribu. (ref : JPNN)
