Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah jumlah PNS tahun ini dinilai bukan hanya permasalahan anggaran. Namun, penambahan jumlah PNS baru seharusnya dikaitkan dengan kebutuhan perkerjaan di setiap Kementerian/ Lembaga.
"Kebutuhan PNS harusnya dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan. Berapa produktifitas PNS untuk suatu pekerjaan dengan proses kebutuhan PNS dibicarakan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (Kemenpan-RB)," ujar Wakil ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz dalam pesan singkat kepada okezone, Sabtu (12/5/2012)
Menurut Harry, di saat APBN sudah dibebani besarnya kebutuhan BBM subsidi yang mencapai ratusan triliun, permasalahan menambah PNS baru ini bukan hanya sekedar akan memberatkan anggaran, tetapi pemerintah seharusnya dapat membandingkan antara pekerjaan PNS dengan kebutuhan K/L.
"Namun tampaknya kemenpan juga tidak memiliki standar soal kebutuhan PNS suatu Lembaga Negraa maupun Kementerian sehingga lebih banyak ditentukan karena lobi-lobi saja . Jadi kebutuhan PNS di DPR dan K/L memang harus tertera dalam desain besar tentang K/L tersebut," tambah Harry.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Badaruddin mengaku tahun ini pihaknya membutuhkan sekira 2.999 PNS baru. Meskipun belum dapat memastikan kapan pastinya pendaftaran PNS akan dibuka. Dia menjelaskan, Kemenkeu masih harus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB.
"Yang di sini (Kemenkeu) tambahannya cuma 2.007. Tapi 2.007 itu sebagian dari ikatan dinas atau tugas belajar, tapi di Kemenkeu lulusan STAN, memang jumlahnya segitu," ungkap Kiagus.
Sementara Kepala Biro Humas dan Hukam Kementerian Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Gatot Sugiarto mengaku belum tahu rencana Kemenkeu ini dan juga belum tahu kabar terbaru terkait pengangkatan PNS baru tahun ini. Hal ini dikarenakan pemerintah saat ini sedang melakukan moratorium pengangkatan PNS. (ref : Okezone)
"Kebutuhan PNS harusnya dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan. Berapa produktifitas PNS untuk suatu pekerjaan dengan proses kebutuhan PNS dibicarakan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (Kemenpan-RB)," ujar Wakil ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz dalam pesan singkat kepada okezone, Sabtu (12/5/2012)
Menurut Harry, di saat APBN sudah dibebani besarnya kebutuhan BBM subsidi yang mencapai ratusan triliun, permasalahan menambah PNS baru ini bukan hanya sekedar akan memberatkan anggaran, tetapi pemerintah seharusnya dapat membandingkan antara pekerjaan PNS dengan kebutuhan K/L.
"Namun tampaknya kemenpan juga tidak memiliki standar soal kebutuhan PNS suatu Lembaga Negraa maupun Kementerian sehingga lebih banyak ditentukan karena lobi-lobi saja . Jadi kebutuhan PNS di DPR dan K/L memang harus tertera dalam desain besar tentang K/L tersebut," tambah Harry.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Badaruddin mengaku tahun ini pihaknya membutuhkan sekira 2.999 PNS baru. Meskipun belum dapat memastikan kapan pastinya pendaftaran PNS akan dibuka. Dia menjelaskan, Kemenkeu masih harus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB.
"Yang di sini (Kemenkeu) tambahannya cuma 2.007. Tapi 2.007 itu sebagian dari ikatan dinas atau tugas belajar, tapi di Kemenkeu lulusan STAN, memang jumlahnya segitu," ungkap Kiagus.
Sementara Kepala Biro Humas dan Hukam Kementerian Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Gatot Sugiarto mengaku belum tahu rencana Kemenkeu ini dan juga belum tahu kabar terbaru terkait pengangkatan PNS baru tahun ini. Hal ini dikarenakan pemerintah saat ini sedang melakukan moratorium pengangkatan PNS. (ref : Okezone)
